Sederet Strategi Pemda DKI Jakarta Pulihkan Ekonomi Lewat BUMD
Dalam mengatasi efek epidemi Covid-19, Pemerintah Wilayah (Pemda) DKI Jakarta sudah mengalirkan pertolongan langsung tunai pada 2,4 juta KK.
"Mengenai akselerasi serta optimalisasi pertolongan langsung warga, bagaimana di waktu PSBB kita butuhkan pertolongan pada 2,4 juta KK," jelas Asisten Perekonomian serta keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta, Sri Haryati dalam talkshow JMW 2020: Seize The Normal Momen (Day 4), Sabtu (19/9/2020).
Menilik Metode Menang Main Slot
Mengenai Tubuh Usaha Punya Wilayah yang terjebak dalam penerapan kebijaksanaan itu yaitu Bank DKI. Disamping itu, Pemda DKI Jakarta lakukan pengamanan serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dimana konsentrasi intinya untuk menolong bagian UMKM.
"Kita punyai program Jakpreneur. Dimana disana Bank DKI lewat program reguler atau tempo hari kita bisa utang dari pemerintah pusat hampir Rp 500 miliar, kita beri untuk UMKM dengan bunga yang mudah," kata Sri.
Sri memberikan tambahan, jika masalah yang dirasakan UMKM sekarang ini tidak cuma pendanaan, tetapi bahan baku yang harga membumbung. Karena itu, Pemda DKi menggerakkan pada BUMD pangan agar menyuplai bahan baku untuk UMKM yng sudah tercatat di basis Pemda DKI. Yang lain, Pemda DKI lakukan pemercepatan pekerjaan project pembangunan bertaraf internasional.
Selanjutnya lakukan pemercepatan project infrastruktur fundamen serta program perkotaan. "Ini kita bisa pertolongan seputar Rp 12,4 triliun dari pemerintah pusat, yang intinya kelak eksekusinya oleh BUMD kita," papar Sri. Terkhir, Pemda DKI lakukan pemngembangan ekonomi inovatif perkotaan saat covid-19.
Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki memperjelas faksinya tengah mempersiapkan transformasi UMKM supaya dapat menyesuaikan, pada beberapa perubahan termasuk juga perubahan digital dalam produksi serta marketing. Juga sekaligus transformasi untuk menumbuhkan ekosistem pembiayaan, ekosistem perijinan yang bertambah gampang, ekosistem kewirausahaan serta akses pada pasar yang bertambah luas seperti export.
"Kita perlu mempersiapkan UMKM dapat lakukan transformasi dengan cara baik sebab kemampuan ekonomi kita benar-benar bergantung pada UMKM. Ada 99 % aktor usaha di Indonesia ialah UMKM hingga pemulihan ekonomi nasional tidak dapat dilaksanakan tanpa ada mengembalikan UMKM," Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki, waktu acara Penghargaan Natamukti 2020 yang diadakan International Council for Small Busines (ICSB), Kamis (17/09/2020).
"Pengangguran akan makin tajam, kemiskinan akan makin bertambah jika UMKM tidak berhasil lakukan transformasi," lebih ia.
Menurut Teten penting kerjasama empat pilar yang diusung oleh ICSB, yakni Pilar Pemerintah, pilar Akademisi, pilar Periset serta pilar Aktor Usaha untuk lakukan transformasi.
Dia mengharap berlangsung integrasi di antara UMKM serta usaha besar untuk melahirkan satu kemampuan ekonomi serta memberi kesejahteraan pada aktor UMKM.
"KemenkopUKM saat ini ditugaskan oleh Bapak Presiden lakukan transformasi, termasuk juga koperasi. Kita diharap penilaian semua pembiayaan UMKM supaya benar-benar diberi keringanan akses yang tidak saja modal kerja tetapi modal investasi. Disamping itu, menilai semua kebijaksanaan perijinan yang menyulitkan UMKM," katanya.
Disamping itu, Teten menghargai ICSB yang persisten memberi penghargaan Natamukti semenjak 2016. Penghargaan ini disebut bisa memberi motivasi serta semangat pada kepala wilayah untuk memberi perhatian pada peningkatan UMKM di daerahnya semasing.
Walau demikian, dia minta supaya beberapa kepala wilayah menyiapkan produk UMKM favorit di wilayahnya yang bisa berkompetisi sampai pasar global, serta masuk prioritas berbelanja pemerintah/BUMN.
"Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 321 triliun yang telah diperintah oleh Presiden untuk berbelanja beberapa produk UMKM. Nah, ini serapannya masih cukup rendah baru 18 %," tuturnya
Dia memperjelas kembali lagi, penghargaan Natamukti yang dikasih ke kota atau kabupaten yang sukses dalam mempromokan UMKM lokal, dan membuat ekosistem di wilayahnya, khususnya di waktu epidemi. Wilayah yang mendapatkan penghargaan diantaranya, Kota Jambi, Kota Makassar, Kota Padang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tarakan, Kota Pontianak.
Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk tangani peraturan serta potong birokrasi.